Politik Uang Sulit Dibuktikan

 

Politik Uang Sulit Dibuktikan 

 

Depok, Wartakotalive.com

Isu terjadi politik uang kerap muncul saat pelaksaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Namun gunjingan soal politik uang itu sulit dibuktikan secara hukum.

"Termasuk pemilihan Gubernur Jawa Barat banyak laporan tentang politik uang. Namun bukti yang diberikan tak bisa dibuktikan secara fakta hukum," kata Sutarno, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok.

Suratno mengatakan itu usai penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Pemilihan Gubernur Jawa Barat antara Panwaslu Kota Depok dan Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, serta Politeknik Negeri Jakarta di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Senin (4/2).

Sutarno mengatakan, salah satu contoh politik uang yang dilaporkan masyakarat ke Panwaslu Kota Depok adalah salah satu calon Gubernur Jawa Barat membelikan bakso kepada warga Beji. Hal itu sulit dibuktikan politik uang, karena calon Gubernur Jawa Barat itu tidak menyertakan ajakan untuk memilihnya dan tidak memilih calon lain.

"Bukti yang disampaikan dan kemudian kami proses ternyata tidak kuat fakta hukumnya. Kami inginkan bukti yang disampaikan itu kuat secara fakta hukum.

Misalnya, ada calon yang memberikan uang. Lalu calon itu menyuruh untuk memilihnya dan tidak memilih calon lain. Bukti itu merupakan fakta hukum. Selama ini buktinya hanya menjadikan pendapat masing-masing," kata Sutarno.

Sutarno mengatakan, ditengarai para tim sukses dan para calon gubernur serta wakil gubernur itu bermain cantik dalam politik uang. Para calon dan tim sukses mengetahui kalau fakta hukum politik uang adalah adanya ajakan untuk memilih dan tidak memilih calon lain.

Mengajak mahasiswa

Sementara itu, terkait nota kesepahaman dengan kampus, Sutarno mengatakan, agar mahasiswa terlibat dalam pengawasan Pemiluhkada Jawa Barat. Terutama saat pencoblosan kertas suara. Rencananya para mahasiswa akan ditempatkan di setiap tempat pemilihan suara (TPS). Di Kota Depok terdapat 2.873 tempat pemilihan suara.

"Kami kekurangan tenaga. Di Depok itu hanya ada 99 anggota panwaslu. Jika anggaran memungkinkan maka setiap mahasiswa ditempatkan di setiap TPS. Organisasi kepemudaan juga kami libatkan," kata Sutarno.

Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polresta Depok Komisaris Suratno mengatakan, pihaknya mengerahkan 1.300 personel untuk mengamankan pemilihan gubernur tersebut.

Saat pencoblosan pada 24 Februari ada tiga petugas yang ditempatkan di tempat pemilihan suara di wilayah rawan konflik. Di antaranya di Kecamatan Pancoranmas, Cipayung, Cilodong, dan Cimanggis.

"Kami sudah melakukan latihan dan simulasi untuk pengamanan pemilihan gubernur. Anggota kami siap mengamankan pemilihan gubernur," kata Suratno.