Politik Uang Sulit Dibuktikan
Politik Uang Sulit Dibuktikan
![]() |

Depok, Wartakotalive.com
Isu terjadi politik uang kerap muncul saat pelaksaan pemilihan umum
kepala daerah (pemilukada). Namun gunjingan soal politik uang itu sulit
dibuktikan secara hukum.
"Termasuk pemilihan Gubernur Jawa Barat banyak laporan tentang
politik uang. Namun bukti yang diberikan tak bisa dibuktikan secara
fakta hukum," kata Sutarno, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Kota Depok.
Suratno mengatakan itu usai penandatanganan Nota Kesepahaman
Pengawasan Pemilihan Gubernur Jawa Barat antara Panwaslu Kota Depok dan
Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, serta Politeknik Negeri
Jakarta di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Senin (4/2).
Sutarno mengatakan, salah satu contoh politik uang yang dilaporkan
masyakarat ke Panwaslu Kota Depok adalah salah satu calon Gubernur Jawa
Barat membelikan bakso kepada warga Beji. Hal itu sulit dibuktikan
politik uang, karena calon Gubernur Jawa Barat itu tidak menyertakan
ajakan untuk memilihnya dan tidak memilih calon lain.
"Bukti yang disampaikan dan kemudian kami proses ternyata tidak kuat
fakta hukumnya. Kami inginkan bukti yang disampaikan itu kuat secara
fakta hukum.
Misalnya, ada calon yang memberikan uang. Lalu calon itu menyuruh
untuk memilihnya dan tidak memilih calon lain. Bukti itu merupakan fakta
hukum. Selama ini buktinya hanya menjadikan pendapat masing-masing,"
kata Sutarno.
Sutarno mengatakan, ditengarai para tim sukses dan para calon
gubernur serta wakil gubernur itu bermain cantik dalam politik uang.
Para calon dan tim sukses mengetahui kalau fakta hukum politik uang
adalah adanya ajakan untuk memilih dan tidak memilih calon lain.
Mengajak mahasiswa
Sementara itu, terkait nota kesepahaman dengan kampus, Sutarno
mengatakan, agar mahasiswa terlibat dalam pengawasan Pemiluhkada Jawa
Barat. Terutama saat pencoblosan kertas suara. Rencananya para mahasiswa
akan ditempatkan di setiap tempat pemilihan suara (TPS). Di Kota Depok
terdapat 2.873 tempat pemilihan suara.
"Kami kekurangan tenaga. Di Depok itu hanya ada 99 anggota panwaslu.
Jika anggaran memungkinkan maka setiap mahasiswa ditempatkan di setiap
TPS. Organisasi kepemudaan juga kami libatkan," kata Sutarno.
Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Polresta Depok Komisaris
Suratno mengatakan, pihaknya mengerahkan 1.300 personel untuk
mengamankan pemilihan gubernur tersebut.
Saat pencoblosan pada 24 Februari ada tiga petugas yang ditempatkan
di tempat pemilihan suara di wilayah rawan konflik. Di antaranya di
Kecamatan Pancoranmas, Cipayung, Cilodong, dan Cimanggis.
"Kami sudah melakukan latihan dan simulasi untuk pengamanan pemilihan
gubernur. Anggota kami siap mengamankan pemilihan gubernur," kata
Suratno.
Label: Nasional
<< Beranda